2026-05-30 01:31:35 | Inspektorat1

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil mempertahankan opini WTP selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2022 atau opini WTP ke tujuh kalinya sejak 2017

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2026, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat kepada Bupati bersama Wakil Bipati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali memperoleh opini WTP. Namun demikian, Kepala BPK menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK. Menurutnya, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik,” tegas Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat dalam acara penyerahan tersebut.

Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.